Header Ads

Informasi Terbaru

Daftar CPNS 2021? Pelajari Contoh Soal dan Kunci Jawaban TWK Tata Negara ini

Daftar CPNS 2021? Pelajari Contoh Soal dan Kunci Jawaban TWK Tata Negara ini
Daftar CPNS 2021? Pelajari Contoh Soal dan Kunci Jawaban TWK Tata Negara ini


pendikinfo.blogspot.com - Seleksi CPNS 2021 kabarnya dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Maka tidak ada salahnya untuk menyiapkan berkas dan pengetahuan untuk mengikuti seleksi CPNS 2021 dari sekarang.

Dalam ujian seleksi CPNS peserta harus mengisi berbagai jenis soal, salah satunya soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan topik Tata Negara.

Soal ini merupakan bagian dari Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang akan diujikan bagi para peserta seleksi CPNS untuk menilai peserta CPNS dalam penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan nilai-nilai dari empat Pilar Kebangsaan Indonesia.

Empat Pilar Kebangsaan Indonesia itu meliputi; Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sistem tata negara Indonesia, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Sejarah perjuangan bangsa, Peranan Bangsa Indonesia, dan Kemampuan berbahasa indonesia.

Tidak ada salahnya bagi yang ingin mengikuti seleksi ujian CPNS periode berikutnya atau CPNS 2021 untuk mempelajari soal ini dari sekarang agar saat pelaksanaan sudah siap dan matang.

Berikut beberapa contoh soal CPNS TWK Tata Negara dan pembahasannya yang dilansir Pendikinfo dari situs Info ASN:

1. Salah satu sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah ….
A. Negara berdasarkan kekuasaan
B. Negara berdasarkan sistem absolutisme
C. Negara berdasarkan kekuatan rakyat
D. Negara berdasarkan ketuhanan
E. Negara berdasarkan sistem konstitusi
Jawaban: E

2. Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan oleh ….
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
D. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
E. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Pembahasan :
Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen Undang- Undang Dasar 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, termasuk pengaturan administrasi para Hakim.
Jawaban: A

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan dewan yang anggota-anggotanya mewakili daerah atau provinsi masing-masing. Bagaimana mekanisme pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan berapa orang jumlah mereka yang mewakili setiap daerah atau provinsi tersebut?
A. Ditunjuk langsung oleh gubernur di daerahnya masing-masing dan jumlah mereka 4 orang
B. Dipilih langsung oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerahnya masingmasing dan jumlah mereka 4 orang
C. Dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing dan jumlah mereka 4 orang
D. Dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing dan jumlah mereka 5 orang
E. Dipilih berdasarkan prestasi dan ketokohan di daerahnya masingmasing dan jumlah mereka 5 orang
Pembahasan:
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan dewan yang anggotaanggotanya mewakili daerah atau provinsi masing-masing. Setiap daerah atau provinsi di Indonesia diwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing.
Jawaban: C

4. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membawahi bidang ….
A. pertanian dan pangan
B. transportasi dan infrastruktur
C. industri dan perdagangan
D. hukum, HAM, dan keamanan
E. kependudukan dan kesejahteraan
Pembahasan:
Dari 9 komisi yang terdapat pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membawahi bidang hukum, HAM, dan keamanan. 
Jawaban: D

5. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh ….
A. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
B. Presiden dengan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat
C. Mahkamah Konstitusi
D. Mahkamah Agung
E. Jaksa Agung
Pembahasan:
Berdasarkan pasal 24B ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.
Jawaban: A

6. Pemegang kekuasan untuk membentuk undang-undang di Indonesia adalah ….
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B. Mahkamah Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E. Komisi Yudisial
Jawaban: D

7. Presiden berhak menetapkan peraturan peme r intah sebagai pengganti undang-undang yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat memberikan persetujuannya setelah melakukan persidangan, maka langkah yang harus dilakukan Presiden adalah ….
A. mencabut peraturan pemerintah tersebut
B. merevisi peraturan pemerintah tersebut untuk kemudian mengajukannya kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta persetujuan
C. mengganti peraturan pemerintah tersebut dengan peraturan pemerintah yang baru
D. merubah peraturan pemerintah tersebut hingga sesuai dengan yang dikehendaki Dewan Perwakilan Rakyat
E. melakukan lobi politik kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Pembahasan:
Berdasarkan pasal 22 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 berbunyi “Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”.
Jawaban: A

8. Hukum perdata adalah .…
A. hukum yang mengatur hubungan hukum negara dengan orang, antara negara dan bagian-bagiannya, antara negara yang satu dengan negara lainnya
B. hukum yang menentukan peristiwa atau perbuatan kriminal
C. hukum yang mengatur antara negara dengan perorangan
D. hukum yang menentukan keadaan atau kedudukan serta hak dan kewajiban pribadi
E. hukum yang mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang dan orang dalam satu negara
Jawaban: E

9. Salah satu landasan yuridis bangsa Indonesia untuk melakukan kerja sama dengan bangsa lain di dunia ini adalah ….
A. Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945
B. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945
C. Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945
D. Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945
E. Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945
Jawaban: B

10. Bangsa Indonesia memandang untuk melakukan kerja sama dengan bangsa lain di dunia ini karena ….
A. Bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan internasional perihal keberadaannya
B. Bangsa Indonesia membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum dikuasainya
C. Bangsa Indonesia membutuhkan dukungan bangsa-bangsa lain jika terlibat konflik
D. Bangsa Indonesia membutuhkan pinjaman internasional untuk melanjutkan pembangunan
E. Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional
Jawaban: E

Informasi Pendidikan dalam versi Video dapat anda lihat di Youtube Informasi Pendidikan

Anda dapat juga melihat Video Tutorial seputar Aplikasi Dapodik di Youtube Solusi Dapodik

Semoga bermanfaat,
Salam Pendidikan😊

https://pendikinfo.blogspot.com 

No comments

Bagaimana pendapat Anda?